Abaikan Audiensi Kesejahteraan, Forum PPPK Teknis Kota Tangerang Kecewa terhadap Pimpinan DPRD
TANGERANG, MCNNUSANTARA.COM– Forum PPPK Teknis Kota Tangerang secara resmi menyatakan kekecewaan mendalam terhadap jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Kekecewaan ini dipicu oleh sikap abai pihak legislatif yang tidak memberikan respons atas permohonan audiensi terkait isu krusial mengenai kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan pegawai.
Surat permohonan audiensi diketahui telah dilayangkan sejak Senin, 23 Februari 2026, dengan jadwal pertemuan yang diusulkan pada Kamis, 26 Februari 2026. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi maupun kepastian waktu dari pihak DPRD untuk menemui para perwakilan pegawai.
Menagih Janji Kenaikan TPP 15%
Fokus utama yang ingin diklarifikasi oleh Forum adalah janji Ketua DPRD Kota Tangerang mengenai kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 15% bagi PPPK di awal tahun 2026. Berdasarkan fakta di lapangan, janji tersebut belum terealisasi dalam slip gaji pegawai hingga akhir Februari.
Soroti Ketimpangan Pendapatan yang Tidak Manusiawi
Ketua Forum PPPK Teknis Kota Tangerang, Jamiludin, menyoroti adanya anomali pendapatan yang sangat mencolok dan dianggap mencederai rasa keadilan. Saat ini, PPPK Teknis yang lulus seleksi resmi hanya menerima akumulasi penghasilan (gaji pokok dan tunjangan) sekitar Rp3,7 juta.
Angka tersebut jauh di bawah pendapatan PPPK Paruh Waktu (yang tidak lulus tes) yang berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta. Bahkan, upah tenaga outsourcing seperti petugas kebersihan (OB) dan keamanan (Satpam) di lingkungan Pemkot Tangerang telah mencapai Rp5,4 juta.
”Kami sangat menyayangkan sikap diamnya Pimpinan Dewan. Kami datang untuk berdialog dan menagih janji, namun justru diabaikan. Kondisinya sangat miris; mereka yang lulus tes resmi justru memiliki pendapatan jauh lebih rendah dibandingkan tenaga paruh waktu dan outsourcing,” ujar Jamiludin.
Pernyataan Sikap dan Tuntutan
Atas kondisi tersebut, Forum PPPK Teknis Kota Tangerang mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tangerang untuk segera: Memberikan solusi nyata atas ketimpangan pendapatan antar lini pegawai di lingkungan Pemkot Tangerang.
Merealisasikan kenaikan TPP 15% sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya kepada publik.
Melakukan penyesuaian ijazah bagi PPPK Teknis, khususnya kategori K2 yang telah menyandang gelar Sarjana (S1), demi perbaikan struktur kesejahteraan.
Sampai berita ini diturunkan, pimpinan DPRD Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan realisasi janji maupun penolakan audiensi tersebut. Forum menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga lahir kebijakan konkret yang berpihak pada keadilan aparatur.
>red
