Dua Paket Dinas PUPR Kota Tangerang diduga Ajang Korupsi: Ketum DPP, LSM, PKN, Minta KPK Turun Langsung
Kota Tangerang, MCN Nusantara -Dua paket pengadaan belanja modal tanah untuk jalan dan belanja modal tanah untuk bangunan air yang di selenggarakan oleh PUPR Kota Tangerang, yang menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 itu, di pertanyakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keadilan dan Negara (PKN)
Melihat adanya dugaan ajang korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keadilan dan Negara (PKN) melayangkan surat Bernomor: 996/DPP LSM PKN / VIII/2023. terkait 2 (dua) paket tersebut diduga ajang sarat terjadinya tindak pidana korupsi alias KKN.
Adapun paket yang di pertanyakan yaitu:
Kode RUP: 30090427
Nama Paket: Belanja Modal Tanah untuk Jalan
KLDI: Pemerintah Daerah Kota Tangerang
Satuan Kerja: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
Tipe Swakelola: 1 Penyelenggara Swakelola: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
Tahun Anggaran: 2022
Lokasi Pekerjaan No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Banten Tangerang (Kota) Kota Tangerang Volume: 1 Tahun Lokasi: Tangerang (Kota)
Deskripsi: – SUMBER DANA No. Sumber Dana KLPDMAK Pagu 1. APBD Pemerintah Daerah Kota Tangerang 2.10.05.2.01.02.5.2.01.01.03.0007.24745655331 Total. 24.745.655.331
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Awal: Januari 2022Akhir: Desember 2022.
Kode RUP: 30095565
Nama Paket: Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
KLDI: Pemerintah Daerah Kota Tangerang
Satuan Kerja: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
Tipe Swakelola: 1 Penyelenggara Swakelola: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG
Tahun Anggaran: 2022 Lokasi Pekerjaan No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi1. Banten Tangerang (Kota)Kota Tangerang Volume: 1 Tahun Lokasi: Tangerang (Kota)
Deskripsi: -SUMBER DANA No. Sumber Dana KLPDMAK Pagu 1.
APBD Pemerintah Daerah Kota Tangerang2.10.05.2.01.02.5.2.01.01.03.0008.45710421345
Total. 45.710.421.345
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Awal: Januari 2022Akhir: Desember 2022.
Kami melayangkan surat permohonan klarifikasi terkait pengadaan 2 (dua) paket belanja modal tanah untuk jalan dan belanja modal tanah untuk bangunan air, anggaran yang sangat Fantastis senilai 70 Miliyar lebih anggaran Tahun 2022 di PUPR Kota Tangerang, yang diduga adanya tindakan korupsi sehingga negara dirugikan.
“bahwa 2 (dua) paket yang menggunakan anggaran APBD Kota Tangerang, rawan korupsi Saya minta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turun langsung,” ungkap ketum DPP, LSM, PKN, Monang Simanjunta,S.H. Rabu (9/8/23).
Sampai Saat ini berita di terbitkan Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, belum bisa ditemui.
> red
